wartaapa-Guna membahas langkah-langkah percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur didampingi Wagub dan Sekda Provinsi Jawa timur melangsungkan video conference (Vidcon) bersama bupati dan walikota se-Jawa Timur disiarkan dari Gedung Grahadi, Surabaya, Jumat (27/03).
Kegiatan ini, juga diikuti Wakil Bupati Tuban; Sekda Tuban; dan sejumlah pimpinan OPD dan Direktur RSUD Koesma Tuban di ruang kerja Bupati Tuban.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., menjelaskan Pemprov Jatim telah membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur. Selain itu, juga dibentuk 4 rumpun gugus tugas.
Pertama, sebut gubernur, Gugus Promotif dan Preventif yang fokus untuk peningkatan pencegahan Covid-19. Kedua, masih kata Khofifah, Gugus Kuratif yang fokus pada pertolongan dan pengobatan. Ketiga, lanjutnya, Gugus Tracing yang bertugas melakukan pendataan penelusuran jejak orang yang pernah berinteraksi dengan pasien Covid-19.
“Keempat, Gugus Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Covid-19,’’ jelasnya.
Lebih jauh dia mengatakan, guna menangani Covid-19, sebanyak 65 rumah sakit rujukan telah disiagakan Pemprov Jatim di sejumlah wilayah. “Pimpinan daerah juga diharapkan menyediakan ruang observasi dan isolasi,” ungkapnya.
Menurutnya, penanganan Covid-19 perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, organisasi keagamaan, dan kepemudaan. Tidak hanya itu, juga melibatkan personel TNI dan polisi untuk menjaga ketertiban, keamanan agar masyarakat mentaati edaran yang berlaku.
”Penanganan Covid-19 harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinir,’’ serunya.
Pemrpov Jatim, papar Khofifah sudah mendistribusikan sebanyak 18.400 alat rapid test ke 65 rumah sakit rujukan dan Dinas Kesehatan di Jatim. Rapid Test Covid-19 akan segera dilakukan secara serentak.
“Rapid test diprioritaskan untuk orang yang memiliki risiko tinggi. Pemprov Jatim terus berupaya menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan kelengkapan lainnya untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur,’’ terangnya.
Gubernur Jatim mengimbau kepada pimpinan daerah untuk mengatur jadwal buka-tutup pasar tradisional setiap harinya. Langkah ini diambil untuk mengurangi penumpukan warga di pasar pada satu waktu.
“Jadi warga dapat secara bergantian datang ke pasar, tidak menumpuk pada waktu yang sama,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., menerangkan sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Timur, perlu adanya refocusing anggaran atau pengaturan ulang anggaran agar lebih focus guna penanganan Covid-19.
Dalam hal ini, lanjut Wabup, Pemkab Tuban telah menyiapkan dana kurang lebih Rp 15 miliar yang bersumber dari APBD Tuban untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Tuban.
“Sudah kita kirimkan Surat Edaran (SE) ke pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa (DD) untuk mendukung upaya penanganan Covid-19,” akunya.
Ia mengakui merebaknya Covid-19 berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti ojek daring; pedagang kaki lima; maupun tukang becak. “Mereka yang paling merasakan dampaknya karena penghasilan menurun,’’ tuturnya.
Untuk mengatasi masalah ini, terang Wabup, pihaknya akan mengadakan semacam operasi pasar. Sasarannya, tentunya masyarakat yang terdampak langsung Covid-19 di luar mereka yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu.
Namun, imbuhnya, sebelumnya akan dilakukan pendataan masyarakat lebih dulu untuk mengetahui calon penerima di luar PKH; BPNTD maupun Bansos lainnya. Masyarakat dengan kategori kaya (ekonomi mampu) dilarang ikut operasi pasar.
“Operasi pasar tersebut akan digelar sebelum dan pertengahan Ramadan; dan sebelum Lebaran. Ini menjadi langkah cepat yang dapat langsung dirasakan masyarakat,’’ pungkasnya. (es/set)
