wartaapa — Komisi II DPRD Kabupaten Tuban memfasilitasi rapat renegosiasi perjanjian kerja sama layanan internet desa antara pemerintah desa se-Kabupaten Tuban dengan PT PLN Icon Plus. Mediasi ini digelar untuk merespons gelombang keluhan kepala desa akibat pemotongan anggaran desa, sekaligus menyelaraskan efisiensi biaya layanan jaringan internet privat Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Dalam Rapat Kerja Komisi II DPRD Tuban yang berlangsung selama tiga hari, Rabu–Jumat (23–25 September 2026), disepakati skema penyesuaian tarif dengan efisiensi biaya sekitar 5 persen dari penyedia jasa. Melalui formulasi baru ini, tarif paket yang sebelumnya Rp2.500.000 per bulan turun menjadi Rp2.370.000 per bulan. Selain itu, bagi desa yang memilih melakukan deaktivasi layanan Internet Broadband Corporate (Wi-Fi publik/umum) dan hanya berfokus pada jaringan privat (Metronet), biaya bulanan dapat ditekan signifikan menjadi Rp1.223.000 per bulan.
Rapat ini merupakan puncak dari rangkaian rapat persiapan dan koordinasi sebelumnya yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Tuban. Berdasarkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Tuban Nomor 000.1.2.2/4998/414.050/2026 terkait Pembahasan Tindak Lanjut Anggaran Layanan Internet Desa dan Renegosiasi Perjanjian Kerjasama, Komisi II memanggil jajaran Dinas Sosial P3A dan PMD, Dinas Kominfo dan Persandian, Bagian Hukum Setda, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Tuban secara bertahap sesuai jadwal.
Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni menegaskan, mediasi ini sangat krusial untuk meringankan beban keuangan desa tanpa melanggar regulasi.
“Banyak keluhan dari kepala desa karena anggaran desa saat ini berkurang jauh. Mereka meminta kami menjembatani agar bisa menekan harga pelayanan internet,” ujar Fahmi melalui siaran persnya.
Fahmi menambahkan bahwa desa-desa wajib mempertahankan jaringan tertutup (Metronet) dari PLN Icon Plus demi mematuhi payung hukum nasional.
“Teman-teman desa tidak bisa begitu saja putus kerja sama dengan ICON+, karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Apalagi untuk penggunaan Siskeudes Link yang wajib menggunakan jaringan tertutup,” terangnya. “Adapun untuk wilayah blank spot, pemenuhan jaringan dipastikan tetap berjalan,” sambungnya.
Sementara itu, Manager Penjualan dan Pemasaran SBU Jawa Timur PT PLN Icon Plus, Arif, menjelaskan, penurunan harga ini dicapai melalui re-evaluasi operasional internal tanpa mengurangi standar kualitas layanan. “Kami betul-betul memberikan harga maupun layanan terbaik. Penyesuaian tarif ini didasarkan pada re-evaluasi operasional tanpa mengurangi kualitas layanan maupun jaminan keamanan data Siskeudes,” terang Arif.
Ia juga menekankan pentingnya peran PLN Icon Plus sebagai Accelerator of Digital and Green Lifestyle Enabler dalam mendukung pemerataan konektivitas fiber optik hingga ke pelosok desa. Pihak PLN Icon Plus juga menjamin respons cepat tim teknis di lapangan jika timbul kendala sinyal atau gangguan jaringan di desa.
Masih di tempat yang sama, Ketua Papdesi Kabupaten Tuban Tomo, mengapresiasi tinggi hasil kesepakatan dan peran aktif Komisi II DPRD Tuban. Menurutnya, opsi efisiensi hingga Rp1,2 jutaan per bulan untuk jaringan privat sangat membantu keuangan desa mulai bulan depan, sementara pemenuhan internet umum diserahkan pada kemampuan dan kebijakan masing-masing desa. “Kami berterimakasih kepada DPRD Tuban yang telah menjembatani upaya renegosiasi harga ini. Ini sangat berarti bagi kestabilan keuangan desa,” ungkap Tomo yang juga Kepala Desa Rayung Kecamatan, Senori itu. (*/set)
